Keuntungan modal dari transaksi di cryptocurrency seperti Bitcoin semakin kena pajak di negara-negara di seluruh dunia. Oleh karena itu wajib pajak berada di bawah kewajiban untuk memasukkan transaksi cryptocurrency dalam pengembalian pajak tahunan mereka. Ketidakpatuhan dapat menyebabkan hukuman yang serius. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah otoritas pajak dapat mengidentifikasi pemilik cryptocurrency secara memadai untuk mengumpulkan kewajiban.

Masalah anonimitas

Perhatian utama terhubung ke perpajakan cryptocurrency adalah ketertelusuran mereka: uang virtual sering diperoleh, dihabiskan dan diperdagangkan di internet dengan anonimitas penuh. Selain itu, teknik tambahan untuk penganoniman, misalnya jaringan pribadi untuk perdagangan virtual dan layanan pencampuran, memberikan perlindungan perincian pribadi yang membuat transaksi hampir tidak dapat dilacak.

Pencarian untuk solusi

Beberapa negara mengambil langkah untuk mengidentifikasi pemilik cryptocurrency dalam upaya memecahkan masalah dengan anonimitas. Teks berikut membahas tindakan yang diambil oleh China, di mana sebagian besar transaksi dalam Bitcoin disimpulkan (95 persen perdagangan global untuk 2017).

Bertujuan untuk memerangi transaksi melanggar hukum di Bitcoins, pemerintah China belakangan ini telah mengadopsi peraturan yang mewajibkan penukar dan pedagang lokal untuk mengikuti kebijakan baru Bank Sentral Nasional dengan verifikasi detail rekening pribadi secara wajib. Dengan demikian pengguna Bitcoin secara resmi diminta untuk memberikan informasi tertentu mengenai transaksi mereka, termasuk rincian login, informasi rekening, deskripsi sumber pendanaan dan riwayat transaksi. Peraturan ini memungkinkan pihak berwenang China untuk mengumpulkan lebih banyak rincian tentang orang-orang yang menukar kripto, termasuk Bitcoin, untuk menentukan sumber permodalan mereka dan untuk mengurangi risiko tindakan tidak sah dengan uang virtual.

Pengawasan lalu lintas internet

Beberapa negara tidak memiliki strategi dan kebijakan komprehensif yang dimaksudkan untuk membuat pedagang Bitcoin menghormati kewajiban pajak yang relevan dan menghentikan pencucian uang yang melibatkan mata uang virtual. Dengan demikian, pihak berwenang setempat mengandalkan orang untuk melaporkan secara sukarela pendapatan mereka dari transaksi Bitcoin dengan memasukkannya ke dalam laporan pajak tahunan mereka. Begitulah halnya dengan pembayar pajak di AS, yang berkewajiban menyimpan catatan transaksi kriptokokus dan melaporkan setiap pendapatan yang dihasilkan. Namun, sampai saat ini, tingkat pelaporan relatif rendah. Sebagai contoh, di Amerika Serikat hanya orang 802 yang melaporkan pendapatan mereka dari transaksi kriptokokus dalam SPT tahunan untuk 2015.

Bila harapan untuk pelaporan sukarela tidak dipenuhi, organisasi pemerintah dapat memanfaatkan lalu lintas Internet yang mencegat untuk mengidentifikasi pengguna Bitcoin yang terlibat dalam transaksi kriptografis. Metode ini bekerja terutama saat pengguna:

1) menyebutkan online personal details seperti nama / alamat Bitcoin;

2) Exchange Bitcoin untuk mata uang lainnya. Penukaran mata uang seringkali memerlukan verifikasi identitas, seperti salinan dokumen identifikasi pribadi dan laporan bank. Oleh karena itu transaksi ini bisa digunakan untuk melacak lalu lintas Bitcoin di kedua arah: keluar dan masuk;

3) menggunakan Bitcoin untuk pembayaran. Pembelian layanan dan barang secara online paling sering memerlukan rincian kontak, misalnya alamat untuk pengiriman (saat pengiriman tidak bersifat digital). Oleh karena itu, petugas pajak dapat mengidentifikasi penerima barang-barang ini; dan

4) menggunakan dompet Bitcoin tanpa opsi untuk menutupi alamat IP.

Kesimpulan

Seperti dijelaskan di atas, penggunaan anonim dari uang virtual menimbulkan banyak masalah yang terkait dengan pengumpulan pajak. Lebih banyak negara secara bertahap mengadopsi langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah ini. Di 2017, setelah pemerintah China menerapkan peraturan khusus, Parlemen dan Dewan Uni Eropa menyiapkan sebuah proposal yang bertujuan untuk mengidentifikasi pemilik kriptocurrency. Dokumen tersebut menyatakan bahwa pihak yang bertanggung jawab perlu memonitor mata uang virtual karena anonimitas merupakan hambatan, bukan aset bagi Komunitas.

Baca di sini jika Anda tertarik untuk memulai bisnis cryptocurrency di Belanda.

Hubungi kami tombol